Custom Search

PENGANTAR POLICY ANALYSIS MATRIKS [PAM]

Pendahuluan

Metode PAM [Policy Analysis Matrix] berkaitan dengan tiga isu analisis kebijakan pertanian. Pertama, apakah sebuah sistem usahatani memiliki dayasaing pada tingkat harga dan teknologi yang ada – yakni, apakah petani, pedagang, dan pengolah mendapatkan keuntungan pada tingkat harga aktual. Sebuah kebijakan harga akan merubah nilai output atau biaya input dan, dengan sendirinya, keuntungan privat (private profitability). Perbedaan keuntungan privat sebelum dan sesudah kebijakan menunjukkan pengaruh perubahan kebijakan atas dayasaing pada tingkat harga aktual (harga pasar).

Kedua, terkait dengan tingkat efisiensi sistem usahatani. Efisiensi diukur dengan tingkat keuntungan sosial (social profitability), yaitu tingkat keuntungan yang dihitung berdasarkan harga efisiensi. Investasi publik yang berhasil (misalnya, investasi dalam bentuk jaringan irigasi atau transportasi) akan meningkatkan nilai output atau menurunkan biaya input. Perbedaan keuntungan sosial sebelum dan sesudah adanya investasi publik menunjukkan peningkatan keuntungan sosial.

Ketiga berkaitan erat dengan isu kedua, yaitu dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani. Sebuah investasi publik dalam bentuk penemuan benih baru, teknik budidaya, atau teknologi pengolahan hasil akan meningkatkan hasil usahatani atau hasil pengolahan, dan dengan sendirinya meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya. Perbedaan keuntungan sosial sebelum dan sesudah investasi dalam bentuk riset menunjukkan manfaat dari investasi tersebut.

Tabel PAM: Keuntungan Privat, Keuntungan Sosial dan Efek Transfer         

Tiga tujuan utama dari metode PAM pada hakekatnya adalah memberikan informasi dan analisis untuk membantu pengambil kebijakan pertanian dalam ketiga isu sentral diatas. Sebuah tabel PAM untuk suatu usahatani memungkinkan seseorang untuk menghitung tingkat keuntungan privat – sebuah ukuran dayasaing usahatani pada tingkat harga pasar atau harga aktual. Dengan melakukan hal yang sama untuk berbagai sistem usahatani lainnya memungkinkan kita untuk melakukan urutan (ranking) dayasaing pada tingkat harga aktual untuk berbagai sistem usahatani tersebut. Perhitungan keuntungan privat atau dayasaing ditempatkan pada baris pertama dari sebuah Tabel PAM

Tujuan kedua dari analisis PAM adalah menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani – dihasilkan dengan menilai output dan biaya pada tingkat harga efisiensi (social opportunity costs). Dengan melakukan hal yang sama untuk berbagai sistem usahatani lainnya memungkinkan kita untuk membuat urutan tingkat efisiensi dari berbagai sistem usahatani. Perhitungan tingkat keuntungan sosial ditempatkan pada baris kedua dari Tabel PAM.

Tujuan ketiga adalah menghitung transfer effects, sebagai dampak dari sebuah kebijakan. Dengan membandingkan pendapatan dan biaya – untuk selanjutnya akan kita sebut sebagai bujet (budget) – sebelum dan sesudah penerapan kebijakan kita bisa menentukan dampak dari kebijakan tersebut. Metoda PAM menghitung dampak kebijakan yang mempengaruhi output maupun faktor produksi  (lahan, tenaga kerja dan modal). Penentuan efek transfer dari sebuah kebijakan ditempatkan pada baris ketiga dari sebuah Tabel PAM.

Baca Juga  Latihan Dasar Menulis Karya Ilmiah

polyci analisis matrix

Penghitungan Harga Paritas Sebagai Harga Sosial Tradable Goods

Seperti telah diutarakan diatas, tabel PAM pada dasarnya menyajikan data pendapatan dan biaya usahatani yang dinilai menurut harga aktual [baris pertama], menurut harga sosial [baris kedua] dan efek transfer yang merupakan selisih kedua baris tersebut [baris ketiga]. Yang dimaksud dengam harga aktual adalah harga yang berlaku di pasar, sedangkan harga sosial, menurut Pearson, Gotsch dan Bahri [2004], adalah harga efisiensi yang merupakan Social Opportunity Cost dari komoditas yang diproduksi. Untuk output dan input tradable, harga sosial adalah harga paritasnya. Untuk barang impor maka harga sosial adalah harga paritas impornya sedangkan untuk komoditas ekspor maka harga sosial adalah harga paritas ekspornya. Tabel berikut adalah panduan perhitungan harga paritas impor dan paritas ekspor, baik untuk output maupun input.

Sebagai contoh, untuk menghitung harga paritas impor untuk beras [output] dimulai dengan mencari harga FOB [free on board] nya, ditambah dengan biaya freight & insurance untuk memperoleh harga bordernya [CIF – cost of insurance and freight], kemudian ditambah dengan biaya transportasi dan handling untuk mendapatkan harga paritas di tingkat pedagang besar. Dikurangi dengan biaya transport & handling serta pengolahan maka akan diperoleh harga paritas impor di tingkat petani yang akan digunakan sebagai harga sosial untuk output di baris kedua table PAM.

PAM analysis

Dalam kasus beras dan beberapa tanaman pangan lainnya, harga sosial untuk faktor domestik [lahan, tenaga kerja dan baiaya modal] dianggap sama dengan harga privatnya dengan pertimbangan bahwa di Indonesia tidak ada distorsi pasar, baik untuk lahan, tenaga kerja maupun biaya modal [Keterangan lebih lengkap bisa diperoleh di Monke dan Pearson, 1995, “The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development” dan Pearson, Gotsch dan Bahri, 2004, “Application of the Policy Analysis Matrix in Indonesian Agriculture”.

Parameter dalam PAM

Ada tujuh parameter yang umum digunakan dalam analisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan PAM yaitu private cost ratio [PCR], nominal protection coefficient on output [NPCO], nominal protection coefficient on input [NPCI], effective protection coefficient [EPC], profitability coefficient [PC], subsidy ratio to producers [SRP], dan domestic resource cost [DRC].

PCR [private cost ratio] adalah adalah rasio antara biaya sumber daya domestic [factor cost, C] terhadap nilai tambah pada harga privat [A – B], atau merujuk pada table PAM diatas, PCR = C/[A-B]. Rasio ini mengukur daya saing [pada tingkat harga privat] sebuah sistem komoditas. Sistem ini dikatakan memiliki daya saing bila PCR < 1.

NPCO [nominal protection coefficient on output] adalah rasio antara harga pasar domestic sebuah produk terhadap harga paritasnya, atau NPCO = A/E. NPCO > 1 menunjukkan bahwa harga privat dari produk tersebut lebih mahal dari harga paritasnya, dengan kata lain produser diproteksi. Sebaliknya, NPCO < 1 menunjukkan bahwa produser secara implisit “dipajaki”. NPCO = 1 menunjukkan sistuasi netral [bebas dari intervensi].

Baca Juga  Uji Beda : Siapa yang lebih berbeda Antara Parametrik dan Non Parametrik?

NPCI [nominal protection coefficient on input] adalah rasio antara biaya tradable input privat terhadap biaya tradable input sosial, atau NPCI = B/F. NPCI > 1 menunjukkan produsen dibebani “pajak” atas biaya trandable inputnya. Sebaliknya, NPCI < 1 menunjukkan bahwa produsen menerima “subsidi”. NPCI = 1 menunjukkan situasi netral.

Sementara NPCO dan NPCI memperhitungkan distorsi kebijakan pemerintah pada produk [output] dan tradable input, EPC [effective protection coefficient] mengukur total efek dari intervensi pemerintah tersebut atas keduanya [baik output maupun tradable input]. EPC adalah rasio nilai tambah pada tingkat harga privat dengan harga sosialnya, atau EPC = [A – B]/[E – F]. EPC > 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kebijakan yang ada telah memberikan insentip positip bagi produsen. EPC < 1 menunjukkan disinsentip. EPC = 1 menunjukkan tidak intervensi atau dampak dari berbagai distorsi baik bagi pasar input maupun output atau, dengan kata lain, netral.

PC [profitability coefficient] mengukur dampak dari keseluruhan transfer atas keuntungan privat, yang merupakan rasio antara keuntungan privat terhadap keuntungan sosial, atau PC = D/H.

SRP [subsidy ratio to producers] merupakan ukuran dari keseluruhan efek transfer. Merujuk ke Tabel PAM diatas, SRP = L/E = [D – H]. SRP menunjukkan seberapa besar pendapatan meningkat atau menurun yang diakibatkan oleh transfer. Apabila kegagalan pasar tidak signifikan, SRP menunjukkan dampak distorsi kebijakan atas pendapatan.

DRC [domestic resource cost] adalah rasio antara biaya sumberdaya domestic yang dinilai pada tingkat harga sosial atas nilai tambah sosialnya. Mengacu pada Tabel PAM diatas, DRC = G/[E – F]. Pada hakekatnya DRC adalah social benefit-cost ratio yang menunjukkan kelebihan efisiensi ekonomi sistem produksi dalam negeri relatip terhadap pasar internasional. Biaya social [social costs] merupakan opportunity cost dari sumberdaya domestik yang digunakan dalam proses produksi. Keuntungan sosial [social benefits] adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh sumberdaya domestic dinilai pada tingkat harga sosial. Apabila biaya [costs] lebih besar dari pendapatan [benefits], atau DRC > 1, produksi dari kamoditas dimaksud tidak memiliki kemampuan [not desirable] dilihat dari segi social. Sebalikan, bila biaya lebih kecil dari pendapatan, atau DRC < 1, menjukkan kemampuan system produksi. Apabila biaya sama dengan pendapatan, maka system produksi hanya cukup untuk menutup biayanya.

sumber: Asep Syaiful Bachri dalam pelatihan sosial ekonomi pada tahun 2015 di Bogor dengan latihan excell ada disini